https://barometeroku/ Ogan Komering Ulu (OKU) kembali dihebohkan dengan dugaan ketidaknetralan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang berpotensi melanggar aturan etika dan hukum. Video yang beredar luas di media sosial dan grup WhatsApp menunjukkan sejumlah pengurus pengajian Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten OKU dan para ketua BKMT dari kecamatan sedang melakukan perjalanan ke Jakarta menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten OKU.
Yang lebih mencengangkan, dalam video berdurasi 59 detik tersebut, terlihat seorang perempuan yang diduga adalah Ibu S, Kepala Sekolah SD Negeri 152 OKU di Desa Kedaton, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengajian BKMT Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bunglai. Ibu S diduga kuat memberikan isyarat dukungan kepada salah satu pasangan calon Bupati OKU dengan simbol jari, sementara beberapa rekan-rekannya mengucapkan slogan kampanye paslon tersebut, bahkan mengucapkan terima kasih kepada istri calon bupati yang diduga telah memfasilitasi perjalanan mereka.
Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kepentingan Politik?
Penggunaan kendaraan dinas pemerintah dalam perjalanan ke Jakarta oleh rombongan ini juga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah penggunaan fasilitas negara tersebut sah dilakukan untuk kegiatan yang diduga berkaitan dengan dukungan terhadap salah satu calon politik. Apalagi, Ibu S sebagai seorang ASN diharapkan bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Diamnya Ibu S Menambah Kecurigaan Publik
Sejauh ini, media telah mencoba menghubungi Ibu S melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp di nomor 0859 3434 16.... Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban atau klarifikasi yang diberikan. Sikap diam ini justru memperkuat spekulasi dan kecurigaan publik mengenai kebenaran video yang beredar.
Kecaman dan Seruan Transparansi
Masyarakat luas pun mulai bereaksi keras, menuntut investigasi lebih lanjut mengenai dugaan ketidaknetralan Ibu S. Jika benar terbukti terlibat dalam politik praktis dan menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu pasangan calon, hal ini bisa menjadi skandal besar yang mencoreng integritas ASN di Kabupaten OKU.
Pengamat politik lokal juga menyatakan bahwa dugaan keterlibatan ASN dalam kampanye politik merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak tegas. Mereka menekankan pentingnya netralitas ASN dalam pemilu, dan jika bukti-bukti semakin kuat, bisa jadi Ibu S akan menghadapi sanksi hukum yang berat.
Kasus ini semakin mendapat perhatian, terutama di tengah suasana politik yang memanas menjelang pemilihan bupati OKU. Masyarakat berharap agar pihak terkait segera melakukan tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran ini. Terlebih, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola fasilitas negara sedang dipertaruhkan.
Kesimpulan: Skandal atau Sekadar Spekulasi?
Apakah kasus ini akan berakhir dengan pengungkapan skandal besar yang melibatkan ASN, atau hanya sekadar spekulasi tak berdasar? Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah selanjutnya dari pihak berwenang. Sementara itu, masyarakat OKU hanya bisa menunggu dengan harapan akan adanya kejelasan dan keadilan atas kasus ini.
(***)
